Site Loader
Rock Street, San Francisco

A.      Pendahuluan

Indonesia
merupakan negara dengan wilayah yang sangat luas. Dengan wilayah yang luas
tersebut, pemerataan pembangunan adalah tujuan yang harus dipenuhi oleh pemerintah
Indonesia bagi setiap masyarakat dalam cakupan wilayah yang luas tersebut.
Bukan hanya pembangunan yang merata tetapi juga pembangunan berkelanjutan. Salah
satu cara untuk mewujudkan pemerataan dan pembangunan berkelanjutan adalah
dengan sebuah kebijakan otonomi.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Negara
Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang dibagi atas daerah-daerah
provinsi otonom. Dari beberapa daerah otonom tersebut, terdapat pula daerah
otonomi khusus.  Otonomi khusus adalah kewenangan
khusus yang  diberikan kepada provinsi
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat yang diakui oleh pemerintah. Otonomi
ini memiliki artian bahwa daerah memiliki wewenang untuk mengurus kepentingan
daerah dan masyarakatnya sendiri. Salah-satu provinsi yang mendapatkan otonomi
khusus tersebut adalah Provinsi Papua. Pemerintah Daerah Papua memiliki otonomi
khusus yang didasarkan pada UU No. 21 Tahun 2001 jo UU No. 35 Tahun 2008.

Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih
luas bagi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan rakyat Papua untuk mengatur
dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sebagai akibat dari penetapan Otonomi Khusus ini, maka ada perlakuan berbeda
yang diberikan Pemerintah kepada Provinsi Papua.Dengan kata lain terdapat
hal-hal mendasar yang hanya berlaku di Provinsi Papua dan tidak berlaku di
Provinsi lain di Indonesia, seiring dengan itu terdapat pula hal-halyang
berlaku di daerah lain yang tidak diberlakukan di Provinsi Papua (Muttaqin,
Azmi, 2013).

Untuk
menghindari kecenderungan terjadinya perpindahan KKN dari pusat ke daerah,
diperlukan adanya akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Adanya
akuntabilitas ini dalam upaya mendorong transparansi proses perumusan kebijakan
di daerah. Dengan ini diharapkan akan mendorong terbangunnya kepercayaan
masyarakat lokal terhadap pemerintah daerah. Dalam konteks itu, penyelenggaraan
pemerintah daerah didasarkan pada prinsip akuntabilitas yang meliputi bidang
(1) Perencanaan, pembuatan, dan pelaksanaan suatu kebijakan; (2) penyusunan
penetapan, dan pelaksanaan APBD; (3) pengelolaan aset daerah; dan (4) audit
kekayaan pejabat penyelenggara pemerintahan daerah (Tim LIPI, 2006, p. 168)

B.      Pembahasan

C.      Kesimpulan

D.     Daftar Pustaka

Muttaqin,
Azmi. 2013. Otonomi
Khusus Papua: Sebuah Upaya Merespon Konflik Dan Aspirasi Kemerdekaan Papua.
Semarang: Jurnal Ilmu Politik. Vol 4, No 1.

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Eunice!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out